Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pagu anggaran yang diterima untuk 2025 sebesar R5,078 triliun. Padahal, Pemerintahan Prabowo akan membangun 3 juta rumah per tahun.

Pada kesempatan itu, Maruarar pun membandingkan alokasi anggaran Ditjen Perumahan selama Pemerintahan Joko Widodo dengan capaian pembangunan rumah. Pada 2024, Ditjen Perumahan di bawah Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp14 triliun. Lewat anggarann itu, terbangun rumah baru sekitar 200 ribu unit per Oktober 2024.

“Bayangkan anggaran kami Rp5 triliun tahun 2025, diminta membangun 3 juta rumah,” kata Menteri yang akrab disapa Ara itu di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024). Ara mengatakan, alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang sebesar Rp5 triliun itu bahkan belum dipotong untuk kebutuhan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitar Rp1,2 triliun. Sehingga anggaran Kementerian Perumahan menjadi Rp3,8 triliun. 

“Anggaran Rp5 triliun, dan dari Rp5 triliun itu, Rp1,2 triliun untuk IKN, jadi tinggal sekitar Rp3,8 triliun,” kata Ara. Dia pun mengungkap beberapa strategi agar cost pembangunan rumah bisa ditekan. Salah satunya, menggandeng para pelaku usaha dengan menawarkan insentif berupa dukungan alokasi lahan.

Adapun lahan-lahan tersebut, akan didapatkan dari lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung, hingga pemanfaatan lahan aset BUMN/D untuk dibangun hunian. Sehingga, developer tidak perlu melakukan pembebasan lahan jika hendak menjadi investor untuk membangun hunian. Selain itu,pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi dilakukan dalam skala besar.

“Kalau 3 juta itu, beli semen saja saya hitung kurang lebih Rp15 triliun. Mana pabrik semen di sini? Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?” kata dia.

Sumber : IDX CHANNEL.com